PERS DI INDONESIA

(Demokratisasi dan Kolerasi Pada Sistem Pemerintahan Indonesia)

Dalam berbagai deskripsi para ahli, diakui bahwa pers Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi atau revolus) Mei 1998 yang mencapai momen bersejarah dengan pengunduran diri presiden Soeharto, setelah berkuasa selama 32 tahun. Meskipun pers bukanlah pelopor dari gerakan revolusi itu, namun pers telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam peristiwa tersebut dengan penyajian berita-berita yang kritis sehingga melemahkan legitimasi rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Wacana tentang peranan pers dalam peristiwa revolusi Mei 1998 dapat digeneralisasikan bahwa wacana mengenai kontribusi signifikan pers dalam memicu perubahan masyarakat seakan mengikuti teori klasik komunukasi massa yang telah populer sejak lama, yaitu teori serba media. Diasumsikan bahwa media massa (dalam hal ini pers) mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi masyarakat, bukan saja dalam membentuk opini dan sikap tetapi juga dalam memicu terjadinya gerakan sosial.

Ketentuan tentang penyelenggaraan pers di negara Kita diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966. sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan maka Undang-Undang ini diperbarui dengan Undang-Undang nomor 04 tahun 1967 dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang dimaksud dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waku terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat cetak lainnya.

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 yang diganti dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 maka istilah pers sebagai lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 diganti dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional.

A. Muis menyatakan pers secara etimologis berasal dari bahasa Prancis “preese” berarti tekan atau cetak. dari bahasa Latin “pressare” dari kata “premare “ definisi terminologinya media massa cetak disingkat media cetak. bahasa Belandannya drukpers atau pers yang diartikan sebagai surat kabar atau majalah. Menurut Totok Djuroto (2002 : 11) Pers merupakan kumpulan berita, head line, tajuk, artikel, cerita, iklan, karikatur dan informasi yang dicetak disuatu kertas yang berukuran plano, yang diterbitkan secara teratur (harian, mingguan, bulanan)
Berbicara tentang peranan pers dalam proses demokratisasi, maka tidak akan terlepas dari berbicara masalah komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem politik tersebut denagan lingkungannya. Dalam suatu sistem politik komunikasi politik juga sebagai penghubung antara situasi kehidupan yang ada pada supra struktur dan infra struktur politik untuk menciptakan kondisi politik yang stabil. (Harsono Suwardi, 1993 : 45).

Komunikasi politik merupakan suatu fungsi yang amat penting dalam sistem politik yang bertugas menyalurkan dan menyampaikan aspirasi politik maupun kepentingan politik. Melalui komunikasi politik rakyat dapat memberikan in put dan menerima out put.
Pers dalam rangka komunikasi politik dikaitkan dengan kebebasan pers, independensi pers terhadap kontrol yang berasal dari luar dan integrasi pers paa misi yang diembannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pers.

1. Tempat hidup dan berkembangan media tersebut. Karena dalam masyarakat peranan itu bukan hanya abstrak tetapi harus konkret.
2. Komitmen pada kepentingan bersama yang harus sanggup mengatasi komitmen akan kepentingan dan pertimbangan kelompok bukan dalam suatu hubungan yang konteradiktif.
3. Visi dan editorial policy, yang akan membedakan media cetak yang satu dengan media cetak yang lain dan juga menjadi pedoman serta kriteria dalam proses menyeleksi kejadian-kejadian dan permasalahan untuk diliput dan dijadikan pemberita!n. (Jacob Oetama, 2001 : 433).

Secara umum didalam Undang-undang nomor 11 tahun 1966 yang kemudian diubah dengan Undang nomor 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, peranan dan fungsi pers adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam arti seluas-luasnya terutama mengenai tujuan-tujuan dan urgensi serta jalannya proses pembangunan dalam segala aspek.
2. Melakuakan penerangan dalam arti memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan rakyat mengenai masalah-masalah pembangunan dalam arti luas.
3. Memberikan hiburan dalam arti penyegaran untuk memulihkan dan mempertinggi gairah hidup (optimisme) masyarakat.
4. Mendorong kegiatan kebudayaan dalam arti luas demi pembinaan kebudayaan bangsa untuk menyongsong tantangan dunia modern dengan tidak melupakan akar-akar kebudayaan asli yang terdapat pada rakyat.
5. Melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif dalam semua bidang kegiatan kehidupan bangsa antara lain dengan menggalakkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
6. Menjadikan dirinya sebagai sarana perubahan dan modernisasi. (Sumono Mustofa, 1978: 34-35)

PERANAN PERS DAERAH DALAM DINAMIKA PERS NASIONAL

Masa pemerintahan Soeharto yang merupakan masa kediktatoran dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dan termasuk pers didalamnya. Pada saat itu, pers Indonesia tidak mempunyai kemerdekaan dalam pemberian informasi khususnya pemberitaan mengenai pemerintahan. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, pada rezim Soeharto tersebut di buat Departemen Penerangan yang menjadi momok media cetak Indonesia karena sering mengintimidasi dengan ancaman pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Hal tersebut merupakan praktek umum di bawah rezim Orde Baru Soeharto, yang tertutup terhadap kritik dan tidak toleran terhadap perbedaan pandangan.

Namun akhirnya pasca tumbangnya Soeharto dan sistem pemerintahannya, pers di Indonesia mengalami masa liberalisasi. Pers tidak lagi mengalami kesulitan dalam pemberian informasi kepada khalayak Indonesia. Hanya saja saat ini meski pers Indonesia sudah tidak di jajah oleh pemerintah, namun di jajah oleh pihak-pihak pemegang saham atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi media itu sendiri. Adanya politik media yang terjadi di dalam lingkup pers baik nasional ataupun daerah, dapat menjadikan krisis pers seperti pada masa orde lama meski tidak serupa dan tidak kentara. Dengan era reformasi yang di pelopori oleh mahasiswa, terjaminlah kebebasan pers. Fungsi pers di Indonesia menjadi lebih optimal, meski terkadang tidak obyektif. Terjaminnya kebebasan pers, dewasa ini cenderung di salah gunakan oleh para praktisi media. Banyak kasus terjadi dengan mengatasnamakan kebebasan pers. Buntutnya, media yang tidak terlibat terkena damapaknya karena budaya Indonesia yang menganut asas ’stereotype’
Ada banyak hal yang mendorong masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa dan kaum intelektual menuntut dilaksanakannya demokratisasi pada era Orde Baru. Kepolitikan Orde Baru ditandai oleh minculnya gejala-gejala kearah krisis partisipasi politik, yaitu sebagaimana yang didefinisikan oleh Myron Weiner sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh dianggap tidak sah dan tidak legalnya tuntutan dan tingkah laku tertentu masyarakat yang ingin berperan serta dalam politik dan pemerintahan. (Eep, 2000 : 51)

Sementara itu menurut Karl D Jackson kepolitikan Orde Baru ditandai oleh dimonopolinya kekuasaan dan partisipasi politik oleh level-level teratas dalam birokrasi sipil dan militer. Hal ini baik dalam supra struktur politik maupun infra struktur politik. Dalam tataran supra struktur politik level-level teratas dalam birokrasi relatif lebih dominan dibanding lembaga legislatif dan yudikatif. Dalam tingkatan infra struktur politik partisipasi politik dikendalikan oleh struktur birokrasi yang ada dalam tiap tingkatan pemerintahan sehingga tampak peran Negara lebih dominan dibanding dengan inisiatif masyarakat. Sedangkan menurut R William Liddle partisipasi masyarakat pada era Orde Baru lebih banyak disebabkan oleh mobilisasi birokrasi Negara, baik birokrasi pusat maupun birokrasi lokal. (Eep, 2000 : 51)

PERS dan SISTEM HUKUM

Antara pers dan sistem hukum ada keterkaitan yang erat sekali. Sistem hukum memberi peluang pers bertindak didalam rambu-rambu yang sudah disepakati sehingga pers berada pada titik ideal. Tanpa hukum, pers akan berkembang menjadi liberal.

Hukum dapat digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah untuk mengawasi pers. Misalnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Bahwa UU pokok Pers pernah menga4ur dan menjamin kebebasan dalam menyiarkan pemberitaan, namun justru SIUPP (Permenpen No. 01/ Per/ Menpen 1984) menjadi alat membatasi kebebasan. Padahal, kedudukan SIUPP lebih rendah daripada undang-undang. Justru SIUPP yang dijadikan alat legitimasi.

Dalam perkembangannya penilaian atau interpretasi tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab berada di tangan pemerintah. Maka pasal ini dianggap “arogan” kerena pemerintah bisa secara sepihak membatalkan SIUPP.

Pada era Habibie, pemerintah menganggap SIUPP bukan zamannya lagi dan sangat “memperkosa HAM”. Sehingga SIUPP dicabut.Masa eforia politik juga tidak menyelesaikan masalah itu.

Hubungannya dengan pemberitaan berkembang menjadi trial by the press (pengadilan oleh pers).

Trial by the press merupakan sebagai berita atau tulisan dengan gambar tertuduh dalam suatu perkara pidana yang memberi kesan bersalah. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah dan menyulitkan tertuduh untuk memperoleh pemeriksaan pengadilan yang bebas dan tidak berpihak.

Pada saat yang sama, muncul minimnya self censhorsip media. Dengan kata lain, media lemah dalam mempertimbangkan p!kah pemberitaan itu layak dimunculkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Ini yang diakibatkan orientasi pasar media begitu dominan dan mengalahkan sisi idealnya.

FENOMENA KEBEBASAN PERS ORDE BARU

Pers menyandang atribut yang menyebabkan sering terpojok pada posisi yang dilematis. Disatu sisi tuntutan masyarakat mengharuskan memotret realitas sosial sehingga pers berfungsi sebagai alat kontrol. Namun pada posisi lain, sebagai institusi yang tidak lepas dari pemerintah, menyebabkan pers cenderung tidak vis a vis terhadap pemerintah. Ini artinya, pers mau tidak mau harus mematuhi mekanisme yang menjadi otoritas pemerintah. Inilah yang membuat pers binggung menentukan pilihan, antara kewajiban moral terhadap masyarakat dan keharusan untuk mematuhi aturan pemerintah sebagai konsekuensi logis.

Hal demikian tak ubahnya dengan mendikte pers yang telah kehilangan otonominya. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimanapun juga pers masih punya otonomi, salah satu kemampuan untuk bertahan hidup ditengah derasnya iklim demokrasi dan himpitan struktur yang harus ditaati.

Peringatan pemerintah Orde Baru muncul karena kepedulian pers pada kepentingan masyarakat. Pers mendapat peringatan pemerintah sama saja dia mempunyai otonomi sendiri, sebab ia berani menentukan pilihannya untuk berpihak pada masyarakat.

Bagi masyarakat, pers berfungsi sebagai katarsis. Katarsis adalah kelegaan emosional setelah mengalami ketegangan dan pertikaian batin akibat suatu lakuan dramatis. Akan tetapi di lain pihak terbentur oleh ketidak mampuan untuk lepas dari keberadaan negara. Akibatnya berkembang teori : pers tunduk pada sistem pers, sistem pers tunduk pada sistem politik (Meril dan Lowentein dalm Harsono Suwardi, 1993).

Fakta pertama, fungsi pers sebagai katarsis adalah melalui mana masyarakat menyalurkan uneg-unegnya, ketidakpuasan, protes, dan keomentarnya terhadap suatu kejadian. Jadi ketika masyarakat menginginkan perubahan, pers harus berperan aktif. Namun, pada posisi lain pers harus bisa berperan dalam menyampaikan kebijaksanaan dan program pembangunan kepada masyarakat (F. Rachmadi, 1990).

Jadi pers sebagai katarsis maupun ketundukan pers pada sistem politik memaksa pers bersifat pasif dan kurang otonom. Karena dijadikan wahana tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah tanpa pers sendiri diberikan otonomi untuk memilih kebijakan yang diinginkan.[]

Rujukan :

http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi/ilmu-pemerintahan/pers-dalam-demokratisasi-di-indonesia

http://srimasithah.blogspot.com/2008/05/sistem-pers.html

1 Komentar

Filed under TUGAS SEKOLAH

One response to “PERS DI INDONESIA

  1. galier

    bisa jelasin gag…
    pertanyaan ni begini..
    Identifikasi kembali dalam bentuk apasajakah perubahan pers di Indonesia pasca rezim orde baru atau era reformasi dewasa ini ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s