KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 didalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam perannya, pers selalu berlindung dibalik “kebebasan pers”nya. Kalau kita lihat definisi kebebasan-pers sendiri yang dalam UU No.40/1999 disebut sebagai kemerdekaan-pers, adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Tetapi oleh pakar hukum terkenal, dinyatakan, bahwa tidak ada kebebasan-pers, melainkan yang ada adalah kemerdekaan-pers sesuai dinyatakan pada Pasal 2 UU No. 40/1999. Menurut pakar hukum tersebut, Amir Syamsudin, bahwa kemerdekaan pers mempunyai makna, pers harus dijalankan di dalam bingkai moral, etika dan hukum. Sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum, yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik disertai hati nurani insan-pers dalam menjalankan profesinya. Dengan senjata “kebebasan-pers” itu wartawan seolah mempunyai kewenangan yang suprastruktur yang terlegitimasi, sehingga merasa berhak mengorek informasi dari siapapun terutama pejabat publik. Atas nama kebebasan memperoleh informasi publik, seorang insan-pers merasa mempunyai hak “menerobos” masuk ke wilayah yang sebetulnya sudah termasuk rahasia negara. Memang definisi rahasia negara juga masih dapat diperdebatkan. Dengan pemahaman yang tidak sejalan definisi (kemerdekaan pers) di atas, seorang anggota KPI (yang merasa bagian dari insan-pers) berusaha mengait-kaitkan hak kewenangan menerbitkan ijin penyiaran dengan Pasal 28 huruf-f UUD 1945. Dalam hal ini, karena telah diatur oleh UU No. 32/2002 tentang penyiaran, bahwa kewenangan pemberian ijin itu ada di tangan Pemerintah, maka hal itu dianggap melanggar Pasal 28 huruf-f tersebut, yaitu, mematikan hak publik untuk memperoleh informasi. Padahal satu ijin penyelenggaraan penyiaran itu lebih condong ke urusan bisnis daripada sebagai media-massa. Ketika seorang insan-pers bermasalah dengan pemberitaannya, yaitu pihak yang diberitakan merasa keberatan, dia atau institusi pers selalu membawanya ke UU No. 40/1999, sementara pihak yang menuntut berusaha membawa masalah tersebut ke KUHP (Kitab UU Hukum Pidana), yaitu pasal pencemaran nama baik. Menurut kebanyakan insan-pers, persoalan pemberitaan pers yang bermasalah harus dibawa ke UU No. 40/1999 daripada ke delik pidana. Dalam UU tentang pers tersebut mengatur mekanisme hak jawab, yaitu korban pemberitaan yang dirugikan, dapat menyampaikan sanggahan tertulis yang akan dimuat dalam media yang sama, dan selesai. Pihak pers tidak perduli lagi dengan citra negatif yang ditimbulkan yang masih tersisa di masyarakat. Umumnya citra negatif itu tidak dapat segera hilang, tidak seperti pemberitaan itu ketika diturunkan di media massa yang sifatnya instan. Alasan pihak pers tidak setuju persoalan pers ditarik ke delik pidana, karena pihak pers menganggap UU No. 40/1999 adalah bentuk lex specialis dari KUHP khususnya pencemaran nama baik. Tetapi menurut pakar hukum tersebut di atas, bahwa UU No. 40/1999 tentang Pers tidak disusun berdasarkan delik hukum pidana, sehingga dia tidak satu rumpun dengan Undang-undang tentang KUHP. Ditambahkan lagi, bahwa azas hukum yang berlaku umum adalah, satu perundangan-undangan sederajat tidak dapat membatalkan ketentuan dalam perundangan lainnya, apalagi kedua perundangan tersebut tidak satu rumpun. Kalau saja insan-pers dalam menjalankan profesinya memegangi kuat kemerdekaan pers sesuai definisi di atas, yaitu diantaranya supremasi hukum, maka kemungkinan konflik yang sering terjadi, dapat dihindari. Karena setiap insan-pers selalu mempertimbangkan sisi lain, yaitu keadilan yang harus juga dimiliki oleh obyek berita. Dapat disimpulkan kemudian, bahwa “kebebasan-pers” bukan berarti sebebas-bebasnya tanpa norma apapun. Bila dilihat Pasal 28 UUD 1945 khususnya huruf-f dan kemudian huruf-g, maka mestinya insan-pers dapat memahami, bahwa kebebasan yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, harus satu paket dengan kewajibannya untuk menghormati hak warga negara Indonesia yang lainnya secara seimbang. Sambutan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, dua tahun yang lalu (Kompas, 3 April 2006) di Bogor dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) dalam konteks tujuan negara, “ …………… Media yang bebas bukanlah tujuan. Itu adalah proses mencapai tujuan. Kalau keterbukaan dan kebebasan itu bisa mengganggu tujuan, tentu kita harus mengevaluasi proses, tidak mengevaluasi tujuan. ……………………… Jika kebebasan dan keterbukaan pers sebagai buah reformasi bertentangan dengan tujuan negara, maka harus ada evaluasi dan upaya penghentian bersama-sama termasuk oleh pers sendiri. Kalau karena kebebasan pers yang terjadi masyarakat menjadi brutal, maka harus dihentikan. Kalau pers bebas memuat apa saja yang bisa menimbulkan masalah untuk moral bangsa, itu harus dihentikan secara bersama-sama oleh kita semua, termasuk oleh pers sendiri. “ Inti dari sambutan Wapres itu adalah, bahwa kebebasan pers harus diikuti dengan tanggung jawab insan-pers sepenuhnya, yaitu dengan mempertimbangkan hak bebas dari orang warga negara Indonesia yang lainnya. Kalau pers tetap berperanan menjalani sisi buruknya, maka pertanyaan besar yang muncul adalah, untuk siapa “kebebasan” itu sebenarnya, masyarakat luas atau insan-pers sendiri secara monopoli ?

About these ads

Tinggalkan komentar

Filed under TUGAS SEKOLAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s